RADAR PALU, LUWUK TIMUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banggai bersinergi dengan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan di lima perusahaan yang beroperasi di wilayah Luwuk Timur, Kabupaten Banggai.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (28/8/2026) sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan norma ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lima perusahaan yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan yakni PT Ilmi Bangun Marine, PT Sasl And Sons Indonesia, PT Kelapa Asia Jaya, PT Lautan Gunung Mas, dan PT Lautan International Jaya.
KUPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah, Yaumi T. Baduddin, SE., MM., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan serta tenaga kerja di wilayah Sulawesi Tengah.
“Pengawasan dilakukan untuk memastikan norma ketenagakerjaan dapat diterapkan dengan baik di perusahaan,” ujar Yaumi kepada Radar Palu, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus memberikan pembinaan kepada perusahaan.
Disnakertrans Kabupaten Banggai juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan.
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai, Andi Rinaldi Setiawan, S.STP., M.Si., serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, Welly Ismail, SH., M.Si.
Setelah menyelesaikan kegiatan pengawasan di Kabupaten Banggai, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah melanjutkan agenda ke Kabupaten Morowali.
Kegiatan di Morowali juga diarahkan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, sekaligus mendorong perusahaan memenuhi ketentuan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja. ***
