RADAR PALU – Ketua Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah, Andri Gultom, meminta PT Citra Palu Minerals (CPM) memberikan ruang yang layak bagi masyarakat lingkar tambang, khususnya pekerja informal yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di Poboya.
Andri mengatakan, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Kondisi tersebut membuat sebagian warga tidak memenuhi kualifikasi untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan.
“Banyak rakyat hari ini kurang beruntung dari sisi pendidikan. Akibatnya, mereka tidak bisa masuk sebagai karyawan CPM. Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki hak untuk bekerja dan menghidupi keluarganya,” ujar Andri.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab melalui skema yang baik dan terarah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, keselamatan kerja serta perlindungan terhadap masyarakat.
“Ruang-ruang bagi pekerja informal yang kurang beruntung ini harus diberikan melalui skema yang baik. Mereka jangan dibiarkan bekerja tanpa perlindungan. Kalau ada aturan yang harus dipenuhi, mari dibimbing agar mereka bisa bekerja dengan tertib dan aman,” katanya.
Andri menegaskan, hak masyarakat lingkar tambang untuk memperoleh kehidupan yang layak dan kesempatan bekerja merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau bicara hak atas hidup yang layak dan hak untuk bekerja, bagi rakyat lingkar tambang, itu tidak dapat dipungkiri. Mereka juga punya keluarga yang harus diberi makan, anak yang harus sekolah dan kehidupan yang harus dijalani,” tegasnya.
Ia menyebut DPN Sulteng hadir bersama kelompok kuli, tukang, buruh dan pekerja informal yang saat ini menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“DPN berada bersama mereka. Kuli, tukang, buruh dan pekerja informal adalah bagian dari rakyat yang hari ini sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton ketika aktivitas ekonomi berlangsung di wilayah mereka sendiri,” ujarnya.
Andri juga menyebut terdapat sekitar 11 ribu pekerja informal yang menggantungkan nafkah dari aktivitas ekonomi di Poboya.
“Ini bukan jumlah yang sedikit. Ada ribuan orang yang menggantungkan kehidupan dari Poboya. Mereka bukan sekadar angka, di belakang mereka ada keluarga, ada anak-anak dan ada masa depan yang harus dipertahankan,” katanya.
Karena itu, DPN Sulteng meminta CPM bersama pemerintah membuka ruang dialog untuk merumuskan skema pemberdayaan masyarakat lingkar tambang.
Menurut Andri, skema tersebut harus mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus memastikan aktivitas yang dilakukan berjalan aman, tertib dan bertanggung jawab.
“Yang kami minta sederhana, jangan tutup seluruh ruang bagi rakyat. Mari cari jalan keluarnya. Berikan ruang untuk mereka bekerja, bimbing mereka, lindungi keselamatan mereka, dan pastikan keberadaan pertambangan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)
