DONGGALA – DPRD Kabupaten Donggala menaruh perhatian serius terhadap persoalan kesejahteraan tenaga pendidik serta keterbatasan anggaran di sektor pertanian. Kedua isu tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penguatan ketahanan pangan.
Wakil Ketua II DPRD Donggala, Azis Rauf, menegaskan bahwa kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, para tenaga pendidik merupakan ujung tombak dalam mencetak generasi berkualitas yang akan menentukan masa depan Kabupaten Donggala.
“Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan tenaga pendidik. Jika kesejahteraan mereka belum mendapat perhatian yang memadai, tentu akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Azis.
Ia menilai investasi terbesar dalam pembangunan daerah sesungguhnya terletak pada pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, perhatian terhadap guru dan tenaga pendidikan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang tidak boleh diabaikan.
Selain sektor pendidikan, DPRD juga menyoroti masih terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada sektor pertanian. Padahal, sektor tersebut merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Donggala dan memiliki peran penting dalam mendukung program ketahanan pangan daerah.
Azis mengungkapkan bahwa DPRD sebelumnya telah menyampaikan keberatan terkait kecilnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan target peningkatan produksi pertanian maupun cita-cita mewujudkan swasembada pangan yang terus didorong pemerintah.
“Pertanian adalah sektor strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran harus sejalan dengan target dan harapan yang ingin dicapai,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan anggaran pertanian sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas petani, hingga penguatan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, DPRD memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum maupun aksi penyampaian pendapat.
Sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait persoalan gaji dan kesejahteraan, DPRD telah menyiapkan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk membangun komunikasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Azis menegaskan bahwa DPRD tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti hanya pada penyampaian tuntutan semata. Sebaliknya, setiap aspirasi harus dikawal hingga menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bahkan, apabila penyelesaian persoalan anggaran membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD menyatakan siap mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi hingga ke tingkat kementerian.
“Jika diperlukan, DPRD siap bersama pemerintah daerah memperjuangkan kebutuhan masyarakat hingga ke pemerintah pusat. Yang terpenting adalah bagaimana persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera memperoleh solusi,” katanya.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki, DPRD Kabupaten Donggala berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (ujs)
