RADAR PALU – Anggota DPRD Kota Palu, Muchsin Ali, menggelar reses triwulanan I tahun sidang 2026 pada Rabu (4/2) malam di Kelurahan Balaroa, tepatnya di BTN Villa Mas. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan langsung kepada wakil rakyat mereka.
Dalam reses tersebut, Muchsin menekankan pentingnya penyaluran bantuan dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, pada malam hari ini banyak aspirasi yang disampaikan. Masyarakat menginginkan bantuan tersalurkan secara langsung, terutama terkait infrastruktur, jalan, dan lampu penerangan jalan,” kata Muchsin Ali.
Ia menyoroti penerangan jalan sebagai salah satu prioritas. Beberapa titik di wilayah Balaroa disebut rawan karena minimnya cahaya, sehingga berpotensi menjadi lokasi kejahatan.
“Penerangan jalan ini sangat penting agar masyarakat merasa aman. Saya berharap dinas terkait dapat segera menindaklanjuti dengan koordinasi yang baik, termasuk bersama kami di DPRD Kota Palu,” ujarnya.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan aspirasi terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Muchsin menegaskan, keluhan masyarakat menjadi catatan penting untuk mendorong perhatian pemerintah.
“Masyarakat tentu berharap banyak, termasuk tentang rapot atau dukungan lainnya. Kita akan lihat mana yang bisa diwujudkan, namun yang jelas harapannya adalah kepedulian pemerintah terhadap pengembangan UMKM,” jelasnya.
Terkait tindak lanjut aspirasi tersebut, Muchsin menekankan langkah komunikasi sebagai tahap awal.
Kegiatan reses malam itu berlangsung hangat dengan antusiasme warga yang tinggi. Muchsin menegaskan harapannya agar semua aspirasi yang disampaikan dapat diproses secara baik dan tepat sasaran.
“Semoga aspirasi yang kita tampung malam ini dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Balaroa,” pungkasnya.
Reses triwulanan seperti ini menjadi salah satu mekanisme penting bagi anggota DPRD Kota Palu untuk menyerap aspirasi konstituen, sekaligus memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
