RADAR PALU – Rapat Paripurna DPRD Kota Palu, Senin (2/3/2026), diwarnai desakan agar hasil investigasi dugaan persoalan seleksi dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera diumumkan.
Anggota DPRD Kota Palu, Sultan Amin, secara langsung mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.
Menurutnya, DPRD terakhir membahas persoalan PPPK sekitar sepekan lalu. Namun hingga kini, laporan resmi hasil investigasi belum diterima oleh legislatif.
“Kami ingin menanyakan bagaimana hasil investigasi PPPK. Kurang lebih sudah tujuh hari sejak rapat terakhir, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan hasil yang jelas dari Inspektorat,” tegas Sultan dalam forum paripurna.
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting mengingat isu PPPK menjadi perhatian luas masyarakat. Ketidakjelasan hasil pemeriksaan dikhawatirkan memicu spekulasi di ruang publik.
“Transparansi harus dikedepankan agar tidak berkembang opini liar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palu yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menyampaikan bahwa Inspektorat telah melakukan pemeriksaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan di beberapa OPD. Berdasarkan informasi yang kami terima, memang ada beberapa PPPK yang perlu dipertanyakan,” ungkap Irmayanti.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palu telah merencanakan pertemuan khusus untuk mendengarkan paparan resmi hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Setelah itu, hasil investigasi akan disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Isu PPPK sendiri menjadi perhatian karena menyangkut proses seleksi, penempatan, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan adanya penjelasan resmi nantinya, diharapkan polemik terkait PPPK di Kota Palu dapat segera menemukan titik terang.***
