RADAR PALU – Komisi Nasonal Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus bersinergi dengan pemerintah, termasuk pemerintah Kota Palu.
Dalam silahturami bersama Kepala Komnas Sulteng Livand Breemer kepada Walikota Palu Hadianto Rasyid mengungkapkan, bahwa masalah tambang akan menjadi perhatian serius Komnas HAM karena Komnas HAM melihat hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak Asasi.
Khusus untuk terhadap aktivitas pertambangan tampa izin (PETI) seperti PETI di Poboya akan membentuk tim untuk terus memantau kasus tambang Poboya. Termasuk tambang galian C dan pertambangan lainnya.
Livand mengatakan, untuk tambang Poboya ada begitu banyak permasalahan di sana, terutama terkait masalah limbah, karena dalam pengelolannya menggunakan Zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan seperti, mercuri, sianida.
“Jika limbah tersebut tidak diolah dengan baik akan berakibat fatal dengan rentan waktu yang lama, bisa belasan hingga puluhan tahun ke depannya,” tegasnya.
Menurut Livand, selain itu pada masalah wilayah penambangan rakyat (WPR) yang belum jelas, ditambah lagi semua tambang rakyat yang ada tidak memiliki ijin atau illegal.
Menjadi perhatian Komnas HAM yaitu, dengan beroperasinya tambang-tambang ilegal disana ada dugaan penggunaan bahan bakar bersubsidi untuk beroperasinya tambang-tambang tersebut. Bahkan nilainya tidak main-main.
“Kami dari Komnas HAM meminta bapak Kapolda melalui tim Krimsusnya untuk menindak tegas para pelaku penyelundupan BMM tanpa pandang bulu. Jika ada anggota yang terlibat silahkan ditertipkan, karena semua ini satu rantai yg selalu berjalan terus menerus,” ujarnya.
Ditambahkannya, sedangkan untuk galian C dampaknya langsung terlihat banyak debu di mana-mana dan keselamatan dan kenyamnan warga di sekitar dan pengguna jalan terganggu.(*/ron)
