DONGGALA -Pemerintah Kabupaten Donggala saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran daerah dengan memangkas sejumlah belanja operasional. Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran difokuskan pada program-program prioritas dan mendesak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Efendi, mengungkapkan bahwa beberapa pos belanja seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta belanja operasional lainnya telah dipangkas.
“Belanja-belanja yang bisa diefisienkan sudah selesai dipangkas. Selanjutnya, anggaran akan diarahkan ke program-program yang benar-benar mendesak dan menjadi skala prioritas, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur,” jelas Rustam, Senin (17/03/25).
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui pembukaan jalan usaha tani.
“Ketika akses jalan usaha tani terbuka, hasil panen petani akan lebih mudah dibawa ke pasar. Ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Donggala, Moh. Fikri, menegaskan bahwa pergeseran anggaran dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur efisiensi anggaran di setiap OPD.
“Pergeseran anggaran tetap mengacu pada pedoman KUA Tahun 2025. Tidak ada program baru, hanya penyesuaian sumber dana, terutama menggantikan alokasi dari dana DAUPU yang saat ini sudah tidak tersedia,” terang Fikri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Moh. Taufik, menyebut pihaknya telah mendengar informasi mengenai pergeseran anggaran. Namun hingga saat ini, DPRD belum menerima pemberitahuan resmi terkait hal itu.
“Pergeseran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, pergeseran anggaran harus tetap berpedoman pada regulasi, salah satunya PP Nomor 12 Tahun 2019,” ujar Taufik.
Politisi NasDem asal Desa Wani itu menegaskan, kebijakan efisiensi ini juga harus mendukung prioritas nasional seperti penurungan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta program-program prioritas lainnya.
“Pergeseran anggaran ini jangan hanya didasarkan pada kepentingan subjektif, melainkan harus berlandaskan kebutuhan masyarakat dan ketentuan regulasi. Kita tahu anggaran kita terbatas, namun kita harus tetap mengutamakan program prioritas, termasuk sektor pangan, irigasi, dan infrastruktur yang menunjang produktivitas masyarakat,” pungkas Taufik. (ujs)
