PALU-Perubahan iklim seperti peningkatan suhu, ketidakamanan pangan, dan bencana sering mempengaruhi perempuan yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di pedesaan. Berbagai studi pun menunjukan bahwa dalam situasi bencana, risiko kekerasan berbasis gender (KGB) meningkat secara signifikan.
KGB yang acapkali terjadi akibat bencana berupa kekerasan seksual, eksplotasi dan pernikahan dini. Di mana perempuan dan anak menjadi kelompok rentan bagi KBG. Sementara itu, berbeda kerentanan perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti terjadinya banjir, di Sulteng khususnya di Kabupaten Sigi masih dalam situasi pemulihan pascabencana gempa pada 2018.
Untuk itu, Yayasan Kerti Praja bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulteng menggelar “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengembagan Strategi Implementasi Rekomendasi Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Ketahanan Perempuan akibat Dampak Perubahan Iklim melalui Musrenbangdes”.
Diharapkan dengan meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program desa yang responsif gender melalui Musrenbangdes 2025, dalam upaya memperkuat pencegahan KGB dan penguatan ketahanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.
“Outcome-nya supaya ada kegiatan-kegiatan yangterkait dengan humanitarian, pengembangan ekonomi, dan juga perdamaian ini bisa masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,” ujar Project Manager Humanitarian Yayasan Kerti Praja, Dinar Lubis.
Kegiatan penguatan kapasitas itu digelar di Best Western Coco Palu Hotel selama dua hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Kegiatan itu menghadirkan kurang lebih 31 orang, dari berbagai unsur terkait. Tiga desa di Kabupaten Sigi menjadi sasaran dan fokus utama dari kegiatan ini, yakni Desa Rogo, Desa Bangga dan Desa Kaleke.
Dari unsur desa, peserta kegiatan meliputi kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD Desa Rogo, Bangga, dan Kaleke Kabupaten Sigi. Hadir pula kelompok perempuan dan kelompok remaja perempuan dari Desa Desa Rogo, Bangga, dan Kaleke.
Sementara dari unsur pemerintah, peserta datang dari perwakilan DP3A Provinsi Sulteng, DP3A Kabupaten Sigi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulteng dan DPMP Kabupaten Sigi. Unsur NGO dan stakeholder terkait, yakni perwakila Yayasan Kerti Praja, UNFPA, KPKP-ST, UN Women, media, Genre Sulteng dan Satgas PPA Kabupaten Sigi.(uq)
