RADAR PALU – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palu menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penolakan itu ditegaskan sebagai bentuk komitmen GMKI dalam menjaga marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Ketua GMKI Cabang Palu, Angli Silvester Wollah, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan buah dari perjuangan panjang reformasi. Mekanisme tersebut, kata dia, dirancang untuk memperkuat partisipasi publik sekaligus memastikan rakyat memiliki hak penuh menentukan pemimpinnya.
“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Jika kewenangan itu dialihkan kepada DPR, maka rakyat hanya menjadi penonton dalam menentukan pemimpin di daerahnya sendiri,” tegas Angli.
GMKI Palu melalui kajian Bidang Aksi dan Pelayanan menilai, berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pilkada langsung—mulai dari mahalnya biaya politik hingga praktik politik uang—tidak semestinya dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat. Menurut GMKI, problem tersebut justru harus dijawab dengan pembenahan sistem.
“Solusinya adalah reformasi regulasi, transparansi pendanaan politik, serta penegakan hukum yang tegas. Bukan dengan menarik kembali hak demokratis warga negara,” ujarnya.
Angli juga menekankan bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi politik dan moral yang lebih kuat. Legitimasi tersebut dinilai penting untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan serta memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan publik.
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi, GMKI Cabang Palu mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal demokrasi. GMKI juga mendorong pemerintah dan lembaga legislatif agar tidak melahirkan kebijakan yang berpotensi melemahkan partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
GMKI Palu menegaskan akan terus menyuarakan sikap kritis secara konstitusional dan damai sebagai bagian dari tanggung jawab moral kaum muda dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia. (*)
