SIGI – Tak kunjung dibayarkan honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS se Kabupaten Sigi berujung proses hukum.
PPS dan sekretariat PPS kuasa hukum, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sigi, Selasa (08/04/2025) terkait dugaan adanya praktik korupsi di KPU Sigi.
Kuasa Hukum PPS dan Sekretariat PPS se Sigi, Imansyah mengatakan pelaporan ini didasari karena menunggaknya pembayaran honor PPS dan Sekretariat PPS se Sigi hingga saat ini. Namun kejanggalan terjadi karena ada PPS di tiga desa justru telah dibayarkan, tapi alasan pihak KPU Sigi adalah salah transfer.
“Kami mendampingi para PPS yang dalam hal ini sebagai korban. Mereka sudah bekerja dan menuntaskan kewajiban mereka, tapi honornya belum juga dibayar karena alasan sudah tidak cukup anggaran untuk membayarnya. Ini janggal dan diperparah karena ada PPS di tiga desa yang malah dibayar, tapi mereka akui salah transfer. Kami menduga ada praktik korupsi di KPU Sigi,” ujar Imansyah.
Menurutnya, para PPS tidak perlu tahu anggarannya habis atau tidak, tapi karena kerja mereka sudah tuntas, maka honor harusnya segera dibayar sesuai hak mereka. “Ini aneh karena KPU Sigi terkesan mengabaikan honor mereka. Apalagi mereka KPU Sigi sudah janji mau dicairkan sebelum lebaran, tapi faktanya sampai sekarang belum juga cair,” tambahnya.
Ketua PPS Desa Maku, Faturahman mewakili ribuan PPS se Sigi mengaku kecewa dengan sikap KPU Sigi yang terkesan santai dengan situasi ini. “Mereka selalu bilang masih diproses, tapi sampai sekarang tidak pernah tuntas. Kami mohon pihak kejaksaan dapat mengusut tuntas dugaan kami ini, tambah Faturahman.
Sementara itu Sekretaris KPU Sigi, Muhammad Bardin Loulembah saat dihubungi Radar Sulteng kemarin via WhatsApp, tidak memberikan respon dan hanya membaca pesan yang dikirim.(cr1)
