PALU – Tiga developer perumahan di Kelurahan Tondo, Kota Palu diduga mengabaikan keselamatan dan estetika perumahan. Pasalnya, disebutkan bahwa perumahan tersebut dibangun di atas tanah urugan tanpa pemadatan alami maupun pemadatan bertahap.
Lokasi perumahan yang dibangun tiga pengemban di lahan seluas total kurang lebih 6 hektar tersebut, diduga juga melanggar garis sempadan bangunan (GSB) dan sebagian tidak melengkapi pinggiran lahan urugan dengan talud. Material urugan juga menutup jalan umum setinggi kurang lebih 6 meter di wilayah Kelurahan Tondo tepatnya sebelah timur Huntap Budha Tzu Chi, Kota Palu.
Hal itu diungkap Direktur PT Total Properti Konstruksi, Alfian Chaniago, Kamis (16/5/2024). Alfian sendiri memiliki lahan yang berdekatan dengan lahan tiga pengemban tersebut. Aktifitas urugan yang dilakukan tiga pengemban itu, juga menutup akses jalan umum menuju ke lokasi lahan kaplingan milik Alfian seluas 15 hektar.
“Hal ini sebetulnya saya tidak ingin ungkap di publik, jika pihak terkait bisa menjawab dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tiga developer di wilayah Kelurahan Tondo tersebut,” ungkapnya.
Awalnya, kata dia dirinya melakukan protes atas urugan tanah yang menutup jalan umum menuju ke lokasi pengembangan tanah kapling miliknya. Oleh pihak Kecamatan Mantikulore dilakukan pertemuan bersama dengan sejumlah dinas terkait bersama tiga pengemban dan juga dirinya selaku pengembang lahan kapling.
“Di pertemuan itu saya juga ungkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tiga developer ini. Tapi dinas terkait tidak bisa menjawab dan tidak mengetahui teknis aturan terkait pengembangan perumahan,” sebut Alfian.
Padahal kata Alfian, sejumlah aturan pengembangan perumahan sudah jelas mengatur jika melakukan pengembangan dengan aktifitas pengurugan harus memenuhi sejumlah aturan. Oleh Ketua DPD REI Sulteng juga sudah pernah ditegaskan, bahwa pengembangan dengan pengurugan lahan harus dilakukan pemadatan alam selama minimal 5 tahun sebelum perumahan dibangun.
“Atau melakukan pemadatan tanah dengan alat berat secara bertahap. Namun di lokasi pengembangan yang kami maksud, material bukit yang di-cuting langsung dilakukan pengurugan atau perataan tanpa pemadatan alam atau pemadatan bertahap,” jelasnya.
Aktifitas pengurugan di lokasi tiga developer itu, sebut Alfian, baru berlangsung setahun langsung dilakukan pembangunan sejumlah unit rumah. Di beberapa titik ujung tanah urugan, juga tidak dibangunkan talud.
“Material urugan itu yang telah menutupi jalan setinggi enam meter dan juga menutup sungai kering,” kata Alfian .
Lebih lanjut kata dia, pembangunan unit rumah juga tanpa memikirkan tata ruang bangunan dengan mematuhi GSB dan juga estetika sebuah perumahan. Beberapa unit rumah, tampak dibangun diujung tanah urugan. Seharusnya, di ujung lahan urugan dibangun talud kemudian menyisahkan ruang terbuka sepanjang 5 meter dan kemudian jalan selebar 7 meter, barulah bangunan dibangun.
“Tapi bisa terlihat yang ada mereka bangun ini tanpa memperhatikan GSB karena dibangun juga sangat rapat dengan jalan umum,” paparnya.
Dia pun menyebut, jika dinas terkait, yakni Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Tata Ruang Kota Palu tidak melakukan evaluasi terhadap izin tiga developer itu, maka para pengembang tersebut, akan membahayakan masyarakat yang bakal menghuni. Sebab, dipastikan Alfian, apabila gempa terjadi, dikhawatirkan struktur bangunan rumah akan roboh, karena berada di tanah urugan yang labil. “Ini kan lebih bahaya dari membangun di zona merah,” tegasnya.
Perbankan yang ingin membiayai pengembangan di lokasi itu, juga diminta untuk selektif. Karena dia menilai, perumahan di lokasi itu tidak layak untuk dipasarkan. Dinas terkait juga harus melakukan pengetesan struktur lahan, apakah memang aman untuk dibangun.
“Karena saya mengetahui sendiri, lokasi pengurugan lahan di perumahan itu sangat cepat hingga sekarang sudah dibangun beberapa unit rumah,” tandas Alfian. (agg)
