Sekjen Laskar Merah Putih (LMP), Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)
RADAR PALU – Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP), Abdul Rachman Thaha, mengapresiasi langkah pemerintah yang hingga kini belum menerbitkan sebagian perpanjangan izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang galian C di wilayah Palu dan Donggala.
Menurut Abdul Rachman Thaha atau ART, persoalan tambang galian C tidak bisa semata-mata dilihat dari sisi peningkatan pendapatan daerah maupun pembukaan lapangan pekerjaan.
Ia menilai, ancaman kerusakan lingkungan dan potensi bencana harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Hanya mengingatkan, khusus galian C Kota Palu dan Donggala, mau mengejar pendapatan atau musibah akan datang?” kata ART dalam keterangan resminya, Sabtu (17/5/2026).
ART menegaskan, banyak negara di dunia justru menjaga kawasan pegunungan mereka karena memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mencegah bencana ekologis.
“Coba cek di negara mana pun, tidak ada gunung mereka dirusak. Mereka menjaga karena sadar gunung itu pasak bumi yang harus dilestarikan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah lebih berani mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membuka ruang kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.
Menurutnya, inovasi kepemimpinan diperlukan agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan alam.
“Jangan hanya berdalil pendapatan dan lapangan pekerjaan, tapi musibah akan datang. Banyak cara lain untuk mengejar pendapatan dan membuka lapangan kerja,” tegasnya.
ART juga mengaku pernah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penghitungan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang galian C di Sulawesi Tengah, khususnya Palu dan Donggala.
“Saya pernah sampaikan ke BPK RI turun menghitung kerusakan lingkungan akibat galian C Palu dan Donggala yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Temuannya besar,” ungkapnya.
Ia pun menyesalkan kondisi di mana keuntungan dari aktivitas pertambangan lebih banyak dinikmati pihak luar, sementara masyarakat lokal harus menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan ancaman bencana.
“Yang aneh, orang dari luar menikmati, kita yang merasakan dampaknya. Mereka pesta pora, kita yang menangis,” tutup ART.(*)
